Tahun 2007: Rakyat Indonesia Makan Lebih Banyak

Konsumsi makanan biasanya hanya tumbuh sekitar 2% per tahun, sedikit lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk. Namun tahun 2007 rupanya menjadi pengecualian. Konsumsi makanan tumbuh lebih dari 4%. Tahun lalu, rakyat Indonesia ternyata makan lebih banyak dari biasanya.

Read More

Trik Mendandani Angka

Depkeu memprediksi ekonomi kuartal pertama 2007 tumbuh antara 5,7 - 5,9 %. Sri Mulyani pun menyatakan ekonomi on track. Kenapa? Katanya, karena angka tersebut lebih tinggi dibanding angka kuartal pertama 2006 yang hanya 5%.

Perbandingan kuartal yang sama memang merupakan metode yang masuk akal. Biasanya itu dilakukan analis untuk men-adjust siklus musim. Tapi angka pertumbuhan yang dimaksud merupakan angka pertumbuhan YoY, yang sebenarnya telah di-adjust musiman. Jadi, jika dibandingkan kembali, justru akan menjadi redundant dan menyesatkan.

Sebagai bekas analis dan peneliti, Sri Mulyani harusnya sangat paham akan metode ini. Hanya saja kondisi sebenarnya adalah, dengan prediksi 5,7-5,9%, pertumbuhan ekonomi berarti tidak melanjutkan tren meningkat seperti dua kuartal sebelumnya. Jika ini diungkap, tentu akan menurunkan pamor pemerintah, khususnya Sri Mulyani sebagai Menkeu. Dengan alasan itulah, Sri Mulyani akhirnya menggunakan pembanding yang lebih rendah (Q1-2006).

Sebuah trik mendandani angka. Nampaknya Sri Mulyani rajin membaca buku”How to lie with statistics”.

Read More

18 ribu pada 2030 = Mengulang Periode Memprihatinkan

25 tahun terakhir, kemajuan yang dicapai Indonesia dari sisi Income per capita cukup memprihatinkan. Paling buruk di antara Malaysia, China, Vietnam, Thailand dan Korea. Pada periode 1980-2005, Indonesia hanya mencatat kenaikan income per capita sekitar 4,5 kali. Padahal Malaysia berlipat sebanyak 4,9 kali. Thailand 6,3 kali. Vietnam 7,2 kali. Korea 8,6 kali. China bahkan mencapai 16,1 kali.

Tentunya, Indonesia menginginkan adanya perbaikan dalam 25 tahun ke depan. Tidak lagi mengulangi pengalaman buruk yang terjadi pada 25 tahun sebelumnya. Nah, kebetulan baru-baru ini, Yayasan Indonesia Forum meluncurkan visi Indonesia 2030. Dalam visi tersebut, Income per capita Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 18 ribu pada 2030.

Pertanyaannya, seandainya visi ini tercapai, apakah Indonesia dapat dikatakan telah lebih baik?

Jika dihitung, angka US$ 18 ribu pada 2030 ternyata hanya sekitar 4,5 kali dari income perkapita tahun 2005 (US$ 4.04 ribu). Dengan kata lain, jika visi tersebut benar terjadi, Indonesia justru mengulang periode memprihatinkan pada 25 tahun sebelumnya.

Tapi anehnya, koq banyak kalangan, bahkan Presiden SBY sendiri menyatakan visi itu terlalu berani ya?

Read More

Mimpi Indonesia yang dibenci China

Pertumbuhan ekonomi sepuluh persen? Bagi Indonesia, itu hanya ada dalam cerita mimpi. Untuk mencapai tujuh persen saja, pemerintah katanya harus bekerja EXTRA keras dan mencari berbagai langkah terobosan. Apalagi sepuluh persen?

Tapi bagi China, pertumbuhan 10% merupakan hal biasa, seperti halnya yang terjadi empat tahun terakhir. Malahan belakangan ini, pertumbuhan sebesar itu menjadi sesuatu yang tidak disukai. Konon katanya ekonomi China bisa overheating.

Saking tidak sukanya, ketika BPS China siang tadi mengumumkan ekonomi triwulan pertama tumbuh 11,1%, kepala BPS China menyertakan kata ”turut prihatin”. Rupanya, pertumbuhan di atas 10 persen di sana diperlakukan layaknya bencana.

Huhhh… andai 11,1% itu terjadi di Indonesia…

Read More

Skenario mimpi pertumbuhan ekonomi

Bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada tahun 2007?

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (Mahmud Thoha & Maxensius Tri Sambodo) punya skenarionya:

Untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu, maka diperlukan rasio investasi terhadap PDB sekitar 30 persen. Jadi nilai PDB riil 2007 diperkirakan Rp 1.967 triliun, karena itu nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp590 triliun. Padahal nilai realisasi PMDN dan PMA hingga Oktober 2006 baru mencapai Rp55 triliun

Jika dilihat dari angka-angka dalam urutan argumen Mahmud Thoha tersebut, jelas ini merupakan skenario mimpi. Katakanlah realisasi PMA dan PMDN secara keseluruhan di tahun 2006 sebesar Rp 65 triliun, maka untuk mencapai skenario pertumbuhan 2007, investasi haruslah tumbuh 808 persen. Sesuatu yang hampir mustahil terjadi dan bahkan mungkin tak layak diungkapkan.

Namun demikian, besar kemungkinan skenario mimpi ini muncul karena peneliti LIPI melupakan beberapa hal berikut:

Pertama, Investasi nominal di BKPM tidak bisa diperbandingkan dengan investasi riil di neraca PDB, harus apple to apple.

Kedua, investasi bruto yang dalam neraca PDB bukan semuanya investasi bisnis (seperti yang tercermin dari PMA dan PMDN), tetapi justru sebagian besar merupakan investasi bangunan. Fakta ini penting karena yang dibicarakan PPE-LIPI tampaknya adalah investasi bisnis.

Ketiga, investasi bisnis nominal yang tercatat di neraca PDB tidak semuanya tercatat oleh BKPM, sehingga angka investasi di BKPM jauh lebih rendah.

Read More

Konsensus Ekonomi 2006 & 2007

Pertumbuhan ekonomi sampai kuartal ketiga 2006 sekitar 5,14 persen. Berdasarkan konsensus para analis, pertumbuhan keseluruhan 2006 akan mencapai 5,4 persen. Dalam arti lain, pertumbuhan ekonomi kuartal keempat diprediksi sekitar 6,18 persen. Bagaimana dengan 2007?

Untuk tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan lebih baik sekitar 6 persen. Ekspor memang diprediksi tidak akan sebaik tahun ini, karena ekonomi dunia 2007 yang diprediksi melambat. Bahkan lantaran ekonomi dunia yang memburuk ini, HSBC Asia berani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 hanya 4,8 persen.

Namun demikian, hampir semua analis sepakat bahwa tren penurunan SUKU BUNGA akan menjadi sumber utama perbaikan ekonomi 2007. Suku bunga rendah diyakini akan mendorong peningkatan domestic demand (investasi dan konsumsi swasta) yang selama ini tersendat.

Forecaster	2006	2007
Andalan Advisindo	5.4%	6.4%
PEMERINTAH	5.8%	6.3%
BII	5.5%	6.2%
Business Monitor Intl	5.0 %	6.2%
Danareksa	5.5%	6.2%
WorldBank	5.5%	6.2%
Ing Group NV	5.5%	6.0%
Lippobank	5.3%	6.0%
CIMB-GK Securities	5.2%	6.0%
Standard Chartered	5.5%	6.0 %
ANZ Bank	-	6.0 %
Umar Juoro	5.5 %	6.0 %
Faisal Basri	-	6.0 %
IMF	5.2 %	6.0 %
BANK INDONESIA	5.5 %	6.0 %
Bank of America	5.5%	5.9%
Mandiri Securities	5.4%	5.9%
Nomura Securities	5.4%	5.9%
Bahana Securities	5.4%	5.8%
Forecast Ltd	5.3%	5.8%
Chatib Basri	5.4 5.6%	5.8 6.3%
DBS Group	5.2%	5.7%
Capital Economics Ltd	5.3%	5.6%
Action Economics	5.3%	5.5%
HSBC Asia	5.1%	4.8%
Median	5.4%	6.0 %

Note: Actual Growth 2006 (Q1-Q3) = 5,14 %

Read More

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan & Pengangguran

Jika pada tahun ini angka kemiskinan meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, itu adalah hal yang wajar. Pasalnya ekonomi memperoleh beban berat akibat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi akhir tahun lalu. Yang aneh justru, mengapa angka pengangguran menurun?

Sebagian mungkin telah dijawab oleh Rasyad di sini.



Sumber data: BPS

Read More

Kredibilitas Perkiraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sulit mencapai target 5,9 persen. Begitu pernyataan Chatib Basri, pengamat ekonomi dari LPEM UI yang juga menjadi staf ahli Menko Perekonomian.

Pesimisme yang sama juga diungkapkan Bank Indonesia dengan memperkirakan ekonomi hanya tumbuh maksimal 5,7 persen tahun ini. IMF yang biasanya over-estimate kali ini malah memprediksi ekonomi tumbuh lebih rendah lagi yaitu 5,2 persen.

Tetapi Menko Perekonomin Boediono rupanya masih 'keukeuh' di angka 5,9 persen, meski Boediono mengakui sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini masih berat.

Sedikit catatan. Dengan fakta ekonomi hanya tumbuh 4,6 persen pada kuartal pertama, maka untuk mencapai pertumbuhan 5,9 persen tahun ini, dibutuhkan pertumbuhan rata-rata 6,33 persen selama tiga kuartal sisanya. Apa mungkin?

Mari kita tunggu siapa yang lebih kredibel. Paling tidak, sampai BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pada 15 Agustus 2006 nanti.

Read More

Babak Baru Kesulitan Ekonomi

*Jawapos, 18 Nov 2005|Phone Nuryadin
Tahun 2005 yang seharusnya menjadi tahun kebangkitan ekonomi nasional ternyata harus dilewati bangsa dengan berbagai cobaan. Kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, kelangkaan BBM dan kebutuhan pokok, serta depresiasi rupiah dan inflasi tinggi telah berdampak buruk pada menurunnya kesejahteraan rakyat dan meningkatnya kemiskinan.

Konon, rentetan beban di atas muncul lantaran pemerintah sangat ragu-ragu dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Namun bulan lalu, pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan harga BBM secara rata-rata mencapai 114 persen, yang kemudian disusul dengan kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga.

Pemerintah pun melalui ekonom pendukungnya sangat aktif memberikan kesan bahwa kombinasi kedua kebijakan tersebut berhasil mendorong ekonomi menuju kestabilan dan mengakhiri masa sulit yang dihadapi bangsa. Benarkah?

Keliru Interpretasi
Ceroboh jika dikatakan bahwa kurs rupiah yang stabil menjelang Lebaran serta over-subscribe penjualan obligasi pemerintah dan penurunan penjualan BBM oleh Pertamina merupakan sinyal perbaikan ekonomi menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Perlu dipahami, kurs rupiah yang stabil menjelang Lebaran merupakan fenomena yang lumrah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Para pemilik uang biasanya menarik dana yang relatif besar dari luar negeri untuk membayar tunjangan hari raya (THR) sehingga sangat membantu keseimbangan nilai tukar rupiah. Dampak kenaikan harga BBM terhadap rupiah yang sesungguhnya baru dapat dilihat pada beberapa minggu setelah Lebaran.

Namun, logikanya, dengan inflasi yang meroket di tengah fundamental ekonomi yang semakin rapuh, sulit berharap rupiah akan menguat atau bahkan stabil. Apalagi pada akhir tahun, akan ada permintaan dolar yang cukup tinggi sehubungan dengan banyaknya utang swasta yang jatuh tempo.

Demikian juga, over-subscribe dalam penawaran obligasi pemerintah seharusnya bukan merupakan sesuatu yang perlu dibanggakan karena memang yield yang ditawarkan pemerintah cukup menggiurkan investor. Wajar jika akhirnya investor berbondong-bondong melakukan penawaran.

Interpretasi lain yang juga sangat ceroboh adalah terhadap fakta menurunnya penjualan BBM oleh Pertamina sekitar 27 persen, antara beberapa waktu sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Penurunan yang signifikan tersebut telah diklaim sebagai efektifnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dalam upaya menghemat penggunaan energi nasional.

Padahal, seperti diketahui, beberapa waktu sebelum kenaikan harga BBM, permintaan BBM melonjak tajam karena ulah para spekulan yang menimbun BBM. Jika setelah kenaikan harga terjadi penurunan penjualan dari Pertamina, tentu tidak lantas konsumsi BBM dikatakan telah menurun karena masyarakat masih harus mengonsumsi stok yang ada.

Kesulitan Babak Kedua
Terlepas dari berbagai kekeliruan di atas, kesimpulan bahwa telah terjadi perbaikan ekonomi setelah kenaikan harga BBM dan suku bunga hanya merupakan upaya Tim Ekonomi Kabinet untuk membenarkan pilihan kebijakan yang telah diambil. Padahal, alih-alih membaik, ekonomi justru saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda akan memasuki periode kesulitan yang baru.

Inflasi Oktober 2005 sekitar 17,9 persen, yang jauh melebihi ekspektasi pemerintah, ekonom, dan bahkan Bank Indonesia, merupakan sinyal buruk akan terjadinya persoalan baru di sektor riil dan moneter. Memang inflasi bulan ini mungkin saja menurun. Tetapi, penurunannya tidak akan signifikan, yaitu sekitar 1-2 persen, sebagai koreksi terhadap berakhirnya Lebaran.

Dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain harus menanggung beban yang berat dengan kenaikan biaya transportasi, masyarakat juga harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Daya beli masyarakat terus merosot tajam dan hanya akan tertolong jika terjadi penyesuaian penghasilan atau gaji.

Sialnya, industri juga mengalami pukulan berat, bahkan dari dua sisi sekaligus, yaitu peningkatan biaya modal (cost of fund) dan biaya produksi. Peningkatan biaya modal diakibatkan semakin tingginya tingkat suku bunga sehingga menambah beban cicilan utang yang harus dibayar. Sementara biaya produksi praktis meningkat seiring dengan semakin tingginya harga BBM dan harga bahan baku lainnya.

Karena itu, jangankan menaikkan gaji, menanggung tambahan biaya operasional dan biaya modal saja tidak mampu. Isu bahwa akan ada ratusan perusahaan yang menghentikan aktivitas setelah kenaikan harga BBM sangat berpotensi menjadi kenyataan.

Di sisi lain, perbankan juga akan mengalami tekanan yang tidak kalah beratnya. NPL pada kuartal ketiga 2005 yang telah cukup mengkhawatirkan sekitar 8,9 persen dipastikan akan semakin meningkat. Permintaan kredit pun cenderung akan menurun. Kredit konsumsi, misalnya, akan turun tajam dengan fakta bahwa penjualan mobil menurun 31 persen (year on year) pada Oktober 2005.

Singkatnya, pengelolaan ekonomi yang semrawut dan penyelesaian persoalan yang sering dadakan selama setahun terakhir tidak hanya telah menjadi beban masyarakat sepanjang tahun, tetapi juga telah mengantarkan Indonesia memasuki babak baru kesulitan ekonomi.

Koreksi minor kabinet yang dijanjikan Presiden SBY sangat dikhawatirkan hanya cukup untuk memberikan kesan perubahan. Tetapi, tidak mengoreksi berbagai kesemrawutan dalam pengambilan kebijakan selama ini dan mengakhiri beban rakyat yang semakin berat pada tahun mendatang.

Read More

Optimisme Tanpa Landasan

*Jawapos, 20 Aug 2005|Phone Nuryadin
Siapapun harusnya tak punya nyali untuk optimis melihat perkembangan ekonomi selama 10 bulan terakhir. Dari sudut pandang manapun, nyaris tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi telah dan akan membaik. Sebut saja tiga indikator utama yaitu pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, semuanya menunjukkan kecenderungan kinerja yang terus memburuk.

Namun Tim Ekonomi pemerintah rupanya memiliki cara pandang berbeda untuk bisa optimis dan menepuk dada. Dalam teks pidato Presiden SBY di depan anggota DPR selasa lalu, dituliskan bahwa dalam 10 bulan pertama, pemerintah telah mencatat perkembangan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pun, katanya, pada semester pertama 2005 telah mengalami peningkatan dan cenderung berimbang karena juga dimotori oleh investasi.

Memang, optimisme pemerintah adalah sesuatu yang wajar dan malah sangat dibenarkan oleh prinsip self fulfilling prophecy. Tetapi optimisme dengan landasan yang rapuh atau bahkan tanpa landasan justru sangat berbahaya bagi perekonomian. Selain pemerintah akan dianggap tidak mengerti permasalahan, optimisme tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mendiagnosa persoalan dan mencari alternatif solusi kebijakan.

Ada sejumlah fakta yang harusnya diungkap secara jujur dalam menilai kinerja ekonomi selama 10 bulan terakhir dan menganalisa prospek ke depannya.

Pertama, fakta bahwa konsumsi swasta yang tumbuh sangat rendah. Konsumsi swasta merupakan komponen utama ekonomi, yang menyumbang sekitar dua per tiga dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tiga kuartal terakhir pemerintahan Megawati, pertumbuhan konsumsi swasta secara rata-rata telah mencapai 5,4 persen. Namun selama pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan konsumsi swasta kembali turun dan secara rata-rata hanya mencapai 3,5 persen.

Lebih jauh lagi, konsumsi yang mengalami perlambatan didominasi oleh konsumsi non-makanan, yang tumbuh hanya separuh dari pertumbuhan pada era pemerintahan Megawati. Perlambatan konsumsi jenis ini merupakan indikasi menurunnya daya beli dan kegamangan masyarakat terhadap nasib ekonomi dan penghasilan mereka ke depan.

Pada beberapa kuartal ke depan, pertumbuhan konsumsi swasta malah diperkirakan masih akan mendapat tekanan, dengan semakin terdepresiasinya rupiah, inflasi dan suku bunga yang tinggi serta adanya rencana pemerintah untuk kembali memotong subsidi BBM.

Kedua, fakta bahwa kinerja investasi yang terus memburuk. Pada akhir pemerintahan Megawati, atau tepatnya pada kuartal ketiga 2004, investasi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sekitar 19,7 persen. Tetapi selama tiga kuartal pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan investasi secara konsisten terus mengalami penurunan menjadi berturut-turut hanya sekitar 18,3 persen, 14,1 persen dan 13,2 persen.

Ironisnya, perlambatan investasi tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya aliran investasi dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan investor asing yang cukup tinggi menjelang terpilihnya SBY sebagai Presiden, perlahan telah mulai anjlok. Fakta tersebut malah sangat bertolak belakang dengan klaim tim ekonomi yang katanya telah berhasil menarik investasi asing.

Demikian juga dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkesinambungan karena telah didorong oleh investasi, samasekali tidak tepat. Kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi memang terkesan lebih tinggi. Tetapi hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi swasta dan bukan karena peningkatan pertumbuhan investasi yang signifikan.

Ketiga, fakta bahwa belanja pemerintah yang berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah telah mengalami pertumbuhan negatif selama setahun terakhir. Seharusnya, ketika konsumsi swasta dan investasi mengalami gangguan, belanja pemerintah lah yang diharapkan berperan memberikan stimulus kepada perekonomian.

Namun entah disengaja atau tidak, tim ekonomi malah hanya fokus pada upaya menurunkan defisit APBN, dan mengabaikan fungsi utama APBN sebagai pendorong ekonomi. Parahnya lagi, hal tersebut tidak hanya terjadi pada APBN 2005, tetapi kembali berulang pada RAPBN 2006 seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan. Upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan samasekali tidak tercermin pada rencana anggaran tersebut.

Keempat, fakta bahwa kondisi moneter yang semakin menganggu ekonomi riil. Depresiasi rupiah dan tekanan inflasi yang tinggi telah mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI secara signifikan. Kenaikan suku bunga SBI pada gilirannya juga akan meningkatkan suku bunga kredit, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kinerja sektor riil.

Suku bunga pasar uang antar bank pada awal Agustus lalu bahkan sempat menyentuh level 40 persen. Fakta ini harus menjadi catatan khusus bagi tim ekonomi, karena gejala yang sama juga terjadi pada awal krisis ekonomi tahun 1997, yang telah menyebabkan rontoknya industri perbankan nasional.

***
Berbagai fakta di atas justru merupakan indikasi ekonomi yang tengah bermasalah dan bahkan telah dapat dikategorikan berada pada lampu kuning. Tetapi jika gejala tersebut terus menerus gagal diidentifikasi lantaran optimisme yang belebihan, harapan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan beberapa tahun ke depan dipastikan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Read More

Pengangguran v Kebijakan Ekonomi

*Jawapos, 6 Jul 2005 | Phone Nuryadin
BERITA buruk bidang ekonomi satu bulan terakhir susul menyusul antara kelangkaan BBM, kekurangan gizi, ketidakjelasan cashflow pemerintah, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan anjloknya rupiah.

Minggu lalu, BPS kembali menambah daftar tersebut dengan mengumumkan peningkatan angka pengangguran. Antara Agustus 2004 hingga Februari 2005, jumlah pengangguran terbuka meningkat sekitar 600 ribu orang atau 0,4 persen dari angkatan kerja.

Biasanya, berita peningkatan pengangguran di Indonesia kalah bersaing dengan berita melemahnya rupiah atau peningkatan beban anggaran. Reaksi pengambil kebijakan pun relatif biasa.

Paling tidak, selama ini belum pernah ada rapat khusus yang membahas isu pengangguran. Pengangguran hanya menarik untuk dijadikan materi yang dikemas dalam sebuah janji kampanye untuk meraih simpati masyarakat, tetapi tidak menjadi acuan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan.

Rendah, Kualitas Pertumbuhan
Terlepas dari perubahan metodologi dan berbagai kritik terhadap perhitungan data PDB oleh BPS, adalah ironi bahwa peningkatan pengangguran terjadi ketika ekonomi tumbuh hampir setara dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah SBY.

Pada kuartal IV 2004 dan kuartal I 2005, Indonesia berturut-turut mencatat pertumbuhan sekitar 6,7 persen dan 6,4 persen atau rata-rata 6,55 persen. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY sekitar 6,6 persen per tahun.

Jika mengacu pada kecenderungan sebelum krisis, yang setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 400 ribu tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi enam bulan terakhir seharusnya mampu menyerap seluruh tambahan angkatan kerja baru. Bahkan, seharusnya terjadi penciptaan lapangan kerja tambahan sekitar 120 ribu orang per tahun.

Namun faktanya, pertumbuhan tinggi sekitar 6,55 persen selama dua kuartal terakhir ternyata tidak diikuti pengurangan pengangguran. Padahal, itu merupakan indikator ekonomi paling penting bagi sebuah bangsa.

Target kuantitatif pertumbuhan telah tercapai, tetapi belum ada tanda-tanda persoalan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, akan terselesaikan. Alih-alih mampu menyelesaikan persoalan, yang terjadi justru sebaliknya. Pengangguran semakin meningkat.

Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini masih sangat rendah. Selama lima tahun terakhir misalnya, pada setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, jumlah lapangan kerja yang tercipta hanya sekitar 250 ribu orang per tahun, lebih rendah dari kemampuan penciptaan lapangan kerja sebelum krisis yang mencapai 400 ribu orang.

Selain itu, fenomena tersebut juga memberi indikasi telah terjadi inequality dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ekonomi secara agregat memang meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak dialami seluruh masyarakat, melainkan hanya dialami sekelompok masyarakat tertentu.

Perlu Perubahan kebijakan
Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat diprediksi sejak awal. Pernyataan BPS bahwa pengangguran meningkat karena investasi belum menyentuh pada kegiatan padat karya (labor intensive) mungkin benar.

Tetapi, hal paling fundamental atas semua itu adalah arah kebijakan ekonomi yang masih menganut kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang cenderung fokus pada upaya menstabilkan indikator makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan mengurangi defisit anggaran. Terlepas dari fakta pemerintah saat ini gagal menstabilkan makroekonomi, arah kebijakan seperti itu menaifkan persoalan utama bangsa, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Di negara mana pun, stabilitas makroekonomi hanya merupakan "sasaran antara" dan bukan sasaran akhir. Pemerintah boleh saja berupaya menstabilkan makroekonomi, tetapi tidak lantas mengesampingkan kemiskinan dan pengangguran.

Kekeliruan arah kebijakan ekonomi sebenarnya telah dianut pemerintah sejak era Megawati, namun sempat diluruskan kembali oleh Presiden SBY dalam visi-misinya. Presiden SBY memberikan garis yang jelas pada upaya memberdayakan ekonomi pedesaan, pertanian, dan UKM. Bahkan, hingga saat ini garis kebijakan tersebut seringkali dipertegas oleh Presiden SBY dalam berbagai pernyataan di media.

Hanya sayang, visi misi tersebut tidak terimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan tim ekonomi kabinet. Tim ekonomi malah jelas-jelas berencana meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya, yang kembali fokus pada stabilitas makroekonomi.

Konsentrasi pengambil kebijakan ekonomi pun cenderung pada upaya memoles indikator makroekonomi dan proyek infrastruktur yang relatif lebih bernuansa promosi kebijakan. Sebaliknya, jarang sekali ada pembahasan bagaimana mengoptimalkan anggaran untuk memberi stimulus kepada ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana menggunakan indikator makroekonomi untuk membuka lapangan kerja lebih luas. Bagaimana membangun infrastruktur di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan.

Sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan perubahan strategi kebijakan ekonomi, yang mengarah kepada perbaikan kuantitas sekaligus kualitas ekonomi. Jika tidak, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia 2009 hanya akan berprestasi di angka-angka, tetapi tidak pada kesejahteraan rakyat.

Read More

Optimisme di tengah kecemasan

Bisnis Indonesia, 3 Mei 05 | Phone Nuryadin
PEMERINTAH manapun pasti ingin dikatakan berhasil mensejahterakan rakyatnya. Jika perlu, keluh kesah masyarakat harus ditekan sesedikit mungkin. Keluh kesah cenderung hanya menjadi pertanda pemerintah gagal. Bisa-bisa pamor pemerintah anjlok dan tidak dipercaya lagi memimpin bangsa.

Tidak aneh jika dalam setiap kesempatan berbicara ke publik, pemerintah sangat suka menebar optimisme. Misalnya optimisme perbaikan ekonomi. Tidak hanya dilakukan oleh para menteri, tetapi juga sangat getol dikampanyekan para staf menteri.

Optimisme memang sesuatu yang wajar dan malah sangat dibenarkan oleh prinsip self fulfilling prophecy. Pemerintah yang optimis dapat memberi keyakinan kepada rakyatnya. Rakyat pun akan ikut-ikutan merasa lebih nyaman berbelanja, para pemodal juga akan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dampaknya, roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

Ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menebar optimisme ekonomi. Staf menteri yang paham makroekonomi tentu sudah hafal di luar kepala. Jumlahnya puluhan. Ada yang namanya leading indicators (indikator awal) seperti harga saham dan indeks keyakinan konsumen. Ada pula yang namanya coincident indicators (indikator yang bersamaan) seperti indeks produksi manufaktur, dan ada juga yang disebut lagging indicators (indikator pengikut) seperti posisi pinjaman industri dan komersial.

Yang mana yang dipilih, itu terserah siapa yang berkepentingan. Jika orangnya adalah staf menteri tadi, maka indikator yang dipilih pun pasti yang mendukung optimisme pemerintah. Pemilihannya pun cukup fleksibel, bisa berubah setiap waktu, bergantung perkembangan dari sejumlah indikator tersebut.

Di Indonesia, perubahan argumen seperti di atas benar terjadi. Dulu pada era pemerintahan Megawati, menteri ekonomi pemerintah sangat mengagungkan stabilitas finansial. Inflasi sangat rendah di bawah 6 persen, nilai tukar stabil pada level sekitar Rp 9.000/USD, Indeks Harga Saham terus mengalami peningkatan, serta suku bunga yang cukup rendah. Meskipun saat itu diakui bahwa perbaikan sektor riil masih jauh dari harapan, tetapi stabilitas finansial, katanya, merupakan sebuah landasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan tersebut, tetapi yang jelas, keyakinan yang sama juga dianut oleh Tim Ekonomi SBY. Beberapa waktu setelah dilantik, Tim Ekonomi bertekad melanjutkan stabilitas finansial seperti yang dilakukan pemerintah Megawati. Dalam satu dua bulan pertama, Tim Ekonomi pun merasa optimis dan bangga dengan masih terkendalinya sejumlah indikator finansial. Indeks harga saham bahkan naik melebihi 1.000. Kesan yang muncul adalah Tim Ekonomi berhasil.

Celakanya, selama sebulan terakhir, sejumlah indikator finansial mulai berguguran. Indeks harga saham pada akhir Maret terjun bebas sebesar 88 poin, suku bunga SBI pun naik menjadi 7,7 persen, nilai tukar anjlok menjadi 9.700 per USD dan inflasi tahunan telah mencapai 8,8 persen. Suatu level yang tak terduga sebelumnya.

Berbagai gejolak tersebut dituding oleh beberapa kalangan sebagai kelemahan manajemen ekonomi pemerintah. Kritik pun dilontarkan pada kebijakan pemerintah seperti keraguan dalam penerbitan obligasi, ketidakmampuan melakukan persuasi APBN ke DPR dalam kasus BBM, keterlambatan pengucuran dana kompensasi, ketidakmampuan meredam inflasi, dll

Tapi Tim Ekonomi tidak mau kalah. Katanya, gejolak finansial merupakan dampak dari koreksi pasar global dan internasional yang terjadi belakangan ini. Padahal harus dicatat, melemahnya rupiah telah terjadi sejak awal pemerintahan. Pada saat pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu, nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.075/USD, kemudian melemah secara persisten dan beberapa hari lalu telah mencapai Rp 9.744/USD. Persentase depresiasi tersebut bahkan merupakan rekor tertinggi dibandingkan dengan depresiasi rupiah pada dua pemerintahan sebelumnya.

Satu lagi, jika benar penyebabnya adalah faktor global, lalu mengapa nilai tukar negara-negara tetangga seperti Won Korea, Baht Thailand, dan Peso Philipina justru terus menguat? Seperti terlihat pada Grafik, rupiah selama enam bulan terakhir terus mengalami depresiasi, sementara mata uang Peso, Won dan Baht malah terus menguat. Tidak hanya itu, mata uang utama dunia seperti Yen dan Euro pun justru semakin menguat terhadap USD.



Kembali ke jenis indikator ekonomi, nilai tukar rupiah, harga saham dan suku bunga merupakan jenis leading indicators, yang merupakan indikasi awal dari pergerakan ekonomi. Pertanyaannya, apakah gejolak yang terjadi pada nilai tukar, harga saham dan suku bunga masih bisa membuat kita yakin bahwa ekonomi akan membaik?

Tim Ekonomi pemerintah pun cukup cerdik dengan merubah argumen agar tetap bisa optimis. Ketika indikator finansial tidak lagi dapat diandalkan, argumen kemudian dialihkan kepada indikator sektor riil. Optimisme akhirnya kembali ditebar dengan menyatakan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, konsumsi listrik dan penjualan sepeda motor yang juga terus meningkat. Meski pengalihan argumen tersebut terkesan lucu, namun tetap sahih sepanjang didukung oleh landasan fakta yang kuat.

Untuk dipahami, indikator sektor riil selama ini tidak terlalu banyak dapat dijadikan senjata oleh pemerintah untuk optimis. Persoalannya, PDB (Produk Domestik Bruto) terus tumbuh pada level yang rendah di bawah 5 persen.

Beruntung beberapa bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan revisi metodologi perhitungan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi terkesan lebih tinggi. Perubahan metode tersebut telah meng-upgrade pertumbuhan ekonomi antara 0,3-0,6 persen.

Untuk tahun 2001 misalnya, dengan menggunakan metode lama, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3,5 persen, namun dengan menggunakan metode baru, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,8 persen. Untuk tahun 2002, pertumbuhan ekonomi di-upgrade dari 3,7 menjadi 4,3 persen. Sedangkan untuk tahun 2003, pertumbuhan ekonomi di-upgrade dari 4,1 menjadi 4,5 persen.

Artinya, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada tahun 2004 sebenarnya setara dengan pertumbuhan sekitar 4,5 sampai 4,8 persen dengan menggunakan metode lama. Sebuah angka yang tidak pantas dijadikan dasar untuk optimis karena pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 yang mencapai 4,9 persen.

Perubahan indikator sektor riil lainnya pun tidak seoptimis yang dinyatakan Tim Ekonomi. Peningkatan konsumsi listrik sejak dua tahun lalu, sebagian terjadi karena adanya perubahan komposisi penggunaan energi pada sektor industri, lantaran melonjaknya harga solar. Setelah koreksi dilakukan, peningkatan konsumsi listrik sebenarnya tidak terlalu dramatis.

Peningkatan barang modal juga memang telah terjadi. Tetapi harus dicatat, jenis barang yang dikategorikan sebagai barang modal tidak semuanya digunakan untuk keperluan produksi. Sebagian besar impor tersebut terdiri dari impor mesin dan suku cadang mobil serta motor, yang masih dikategorikan sebagai barang modal. Padahal jenis barang tersebut jelas merupakan barang konsumsi, sehingga tidak mengindikasikan terjadi peningkatan aktivitas produksi.

Demikian juga halnya dengan peningkatan penjualan sepeda motor yang memang naik sangat tinggi karena kemudahan kredit penjualan mobil dan motor. Peningkatan kredit mobil dan motor terjadi karena sektor corporate masih bermasalah sehingga kredit bergeser ke sektor consumer. Sejumlah praktisi perbankan malah mulai mengindikasikan akan terjadinya peningkatan tingkat kredit macet di sektor consumer.

Singkatnya, optimis boleh saja, tetapi tidak serta merta membuat kita ceroboh memilih argumen dan salah mengidentifikasi persoalan. Gejolak finansial yang terjadi belakangan harus diakui merupakan salah satu indikasi makroekonomi yang sedang bermasalah. Terlalu naïf untuk tidak mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan manajemen ekonomi kita.

Read More