IHSG, berapa support level mu?

Pembekuan dua hedge fund milik Bear Stearns tanggal 1 Agustus lalu adalah awal dari semuanya. Baru kemudian terkuak bahwa banyak hedge fund ternama lain yang juga terkena dampak subprime loan di AS.

Sowood Capital (US), American Home Mortgage( US), BNP Paribas, AXA SA (French), KfW, IKB Deutsche Industrial bank AG (Germany), Basis Capital Fund, Absolut Capital, Fortress Investments (Australia) adalah beberapa di antaranya.

Indeks bursa AS pun goyang, yang diikuti anjloknya bursa saham hampir di seluruh dunia. Tapi anehnya, bursa Jakarta yang emiten-emitennya relatif tidak memiliki exposure terhadap subprime loan di AS justru memimpin koreksi bursa dunia.



Semula dikira hanya dampak temporer, tetapi karena hingga hari ini JSX terus memimpin koreksi, banyak investor yang akhirnya mulai bingung dan bertanya “IHSG, berapa support level mu?"

Read More

Pelajaran dari Thailand

Pemerintahan Thailand memang amatiran, begitu penilaian Donald Gimbel. Itu karena tiga hari lalu, pemerintah Thailand mengunci deposito valas sebesar 30% dan harus disimpan dalam jangka satu tahun. Jika tidak, pemilik modal harus rela kehilangan sepertiga uangnya.

Saham di Thailand Stock Exchange pun rontok. Untungnya sehari kemudian, pemerintah Thailand mengecualikan kebijakannya terhadap valas untuk investasi saham. Saham memang kembali meningkat, tetapi kredibilitas pemerintahan dan Bank Sentral telah keburu anjlok. Memang amatir!

Indonesia pastinya tidak akan gegabah mengikuti kebijakan amatir seperti Thailand. Depkeu dan Bank indonesia sejak awal telah mewanti-wanti akan mempertahankan kebijakan keuangan saat ini.

Namun barangkali hal yang perlu dicontoh adalah semangat mulia di balik kebijakan amatir pemerintahan Thailand. Pertama, pemerintah Thailand ingin menghentikan apresiasi Baht karena sangat memukul eksportir. Dengan kata lain, instrumen kurs digunakan untuk menolong eksportir. Kedua, pemerintah Thailand ingin mengantisipasi volatilitas Baht dengan membatasi pembalikan modal secara spontan, yang dua tahun terakhir membanjiri Thailand .

Dua hal tersebut nampaknya masih luput dari perhatian pengambil kebijakan Indonesia. Padahal Indonesia sebenarnya serupa dengan Thailand. Rupiah setahun terakhir juga terus menguat (meski sedikit lebih rendah dari Baht) dan harusnya mengurangi daya saing ekspor. Hot money juga membanjiri Indonesia melalui investasi portfolio dan pada gilirannya mengancam stabilitas (ketika ditarik kembali).

Read More

Mengapa Rupiah menguat?

Sejak awal tahun, Rupiah terus menguat terhadap Dolar AS. Fundamental membaik atau hanya karena dolar kurang diminati? Bisa jadi dua-duanya. Tetapi grafik ini mungkin bisa sedikit memberi gambaran.

sumber data

Read More

Ironi Sektor Riil dan Finansial

Pada triwulan pertama tahun ini, kita mendengar bahwa pasar finansial mampu mencatat prestasi yang fantastis. Indeks harga saham seakan tak kenal lelah untuk mencatat rekor terbaiknya. Nilai tukar rupiah pun sangat percaya diri hingga baru-baru ini menguat hingga di bawah level Rp 9.000 per US$. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan.

Namun pada triwulan pertama tahun ini pula, kita juga mendengar keluh kesah sektor riil lantaran daya beli masyarakat yang terus merosot. Produsen mobil mengeluhkan turunnya angka penjualan yang mencapai 42 persen awal tahun ini. Demikian juga pedagang barang eceran yang sepi pengunjung hingga harus menderita penurunan penjualan sekitar 27 persen selama setahun terakhir.

Derita industri sepeda motor pun tidak kalah buruknya. Malah persoalan tambahan harus dihadapi perusahaan pembiayaan karena banyak konsumen yang meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Katanya, peningkatan cicilan sebagai konsekuensi tingginya suku bunga sudah sangat memberatkan.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, produsen elektronik mulai mengambil ancang-ancang untuk mengurangi produksi karena stok barang yang terus menumpuk. Ini artinya gelombang PHK berpotensi terjadi dan jumlah penganggur yang telah melebihi 10 juta orang dipastikan akan semakin bertambah.

Kondisi di atas sekaligus menjadi rekor terburuk kinerja sektor riil pasca krisis ekonomi 1998. Ironisnya, rekor tersebut bertolak belakang dengan rekor baik yang dicatat oleh sektor finansial.

Read More

Terperangkap Stabilitas Finansial

*Jawapos, 16 Mar 2006|Phone Nuryadin
Setelah mengeluarkan berbagai paket ekonomi, pekan lalu Menko Perekonomian Boediono, kembali menyampaikan strategi kebijakan ekonomi nasional pada tahun ini. Dikatakan bahwa objektif utama pemerintah pada tahun 2006 adalah menstabilkan makroekonomi dengan menurunkan inflasi kembali menjadi satu digit. Baru kemudian diikuti dengan upaya membalikkan kemerosotan ekonomi dan menghidupkan investasi.

Sepintas memang menurunkan inflasi adalah kebijakan ekonomi yang paling masuk akal untuk dijadikan prioritas tahun ini. Pasalnya, inflasi tinggi tahun 2005 telah menjadi momok paling menakutkan bagi kalangan sektor riil dan industri keuangan.

Namun melihat perkembangan ekonomi beberapa bulan terakhir dan juga pengalaman kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya, strategi ekonomi yang lebih memprioritas inflasi dan stabilitas finansial sesungguhnya bukan merupakan sebuah langkah yang tepat.

Pertama, inflasi bukan lagi menjadi persoalan utama tahun ini. Memang benar pada tahun 2005, inflasi mencapai 17,1% dan menjadi sumber utama kemerosotan ekonomi sepanjang tahun. Tetapi apakah inflasi tahun 2006 akan setinggi tahun 2005?

Rasanya tidak. Tanpa upaya ekstra pun, inflasi diyakini akan jauh lebih rendah dan bahkan bukan tidak mungkin bisa mencapai level satu digit. Terkecuali pemerintah sendiri yang menciptakannya dengan kembali menaikkan harga-harga setinggi tahun 2005.

Tengok saja kecenderungan inflasi selama tiga bulan terakhir. Sejak Desember 2005 sampai Februari 2006, inflasi kumulatif hanya mencapai 1,9% atau secara rata-rata hanya sekitar 0,63% per bulan. Kencenderungan tersebut seharusnya relatif tidak terlalu berbahaya bagi ekonomi.

Kedua, stabilitas finansial memang penting, tetapi seharusnya tidak menjadi objektif utama, melainkan hanya sebagai objektif antara. Objektif utama suatu pemerintahan di bidang ekonomi tetap pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Ini penting karena jika prioritasnya dibalik, maka langkah-langkah untuk mencapai stabilitas finansial seringkali kontradiktif dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengurangi pengangguran. Persis seperti yang terjadi pada ekonomi Indonesia periode 2002-2004.

Ketika itu, tim ekonomi pemerintah juga sangat mendewakan stabilitas finansial. Hasilnya, inflasi berhasil dijaga pada tingkat yang rendah antara 5-7%, kurs rupiah stabil pada level Rp 8.000 - 9.000 per US$ dan defisit anggaran berhasil ditekan dibawah 2% dari PDB. Tetapi di sisi lain, ekonomi tumbuh rendah sekitar 4-5% dan angka pengangguran meningkat dari 8,1% menjadi 9,9%.

Kondisi tersebut sekaligus juga telah menjadi titik lemah kinerja ekonomi di bawah Presiden Megawati sehingga menjadi sasaran kritik oleh hampir semua partai dan calon Presiden pada Pemilu tahun 2004. Pasangan SBY-JK bahkan secara optimal telah mamanfaatkan tingginya tingkat pengangguran sebagai bahan kampanye pemilihan Presiden.

Ketiga, sulit dimengerti, mengapa Menko Perekonomian harus terus menerus mengurusi stabilitas finansial dan moneter? Padahal urusan tersebut jelas merupakan wewenang Bank Indonesia. Meski tidak ada salahnya, tetapi sektor riil dan fiskal juga memiliki masalah tersendiri yang membutuhkan perhatian sangat besar dari Menko Perekonomian.

Di pasar barang, misalnya, para pedagang terus mengeluhkan penurunan penjualan. Hasil survei Bank Indonesia di 5 kota besar menunjukkan indeks riil penjualan eceran secara persisten terus mengalami kemerosotan. Jika pada bulan April 2005 mencapai 180,6, maka pada Februari 2006 hanya tinggal 131,2, atau tumbuh negatif sekitar 27%.

Para pengusaha di sektor industri juga mengalami pukulan yang berat akibat tingginya biaya operasional. Gelombang PHK semakin meningkat dan di sejumlah daerah, sebagian pengusaha bahkan telah memutuskan untuk menutup pabriknya.

Pertanyaannya, adakah yang telah dilakukan Menko Perekonomian untuk mengakhiri kemerosotan ekonomi tersebut setelah tiga bulan bekerja? Praktis tidak banyak, jika tidak ingin mengatakan tidak ada. Tindakan Menko yang bolak-balik mengurusi inflasi, suku bunga dan indikator finansial lainnya malah memberi kesan lari dari tanggung jawab dan cenderung menjadi upaya untuk mencari credit point.

Paket infrastruktur dan paket investasi yang disusun Menko pun pastinya bukanlah solusi. Pasalnya, paket investasi ternyata hanya paket "ompong melompong" yang berisi rencana kebijakan akan ini dan akan itu. Waktu pelaksanaannya pun sarat dengan penyelesaian peraturan perundang-undangan, yang membutuhkan proses penyelesaian yang sangat lama. Padahal derita sektor riil terus berpacu dengan waktu.

Satu hal lagi, akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada persoalan strategis di bidang ekonomi yang menyangkut investasi dan keamanan berbisnis. Freeport menghadapi permasalahan karena masyarakat Papua mendesak perusahan tersebut menghentikan operasinya. Exxon Mobil dan Pertamina menghadapi persoalan terkait dengan pengoperasian Blok Cepu, yang akhirnya dimenangkan Exxon Mobil. Demikian juga Cemex yang berencana melakukan penjualan sahamnya di Semen Gresik.

Namun Menko Perekonomian kurang memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan stategis tersebut. Padahal, apa gunanya Menko melakukan kampanye kebijakan investasi jika persoalan investasi yang ada di depan mata saja tidak diperhatikan?

Singkatnya, menjaga stabilitas finansial penting. Tetapi tidak lantas membuat kita naif dengan persoalan dan dinamika ekonomi riil jangka pendek. Menko Perekonomian beserta Tim-nya harus membuka diri, melihat masalah ekonomi secara lebih realistis agar tidak terus terperangkap dengan upaya mencapai stabilitas finansial.

Read More

RatingKu Sayang, RakyatKu Malang

*Jawapos, 16 Feb 2006|Phone Nuryadin
Standard & Poors (S&P), lembaga pemeringkat utang yang cukup kredibel di lingkungan internasional, pekan lalu meningkatkan outlook rating utang Indonesia dari stable menjadi positive. S&P juga menegaskan rating utang Indonesia dalam valuta asing adalah 'B+/B' dan dalam mata uang lokal adalah 'BB/B'.

Apa artinya? Tidak semua masyarakat paham dan peduli tentang makna perubahan tersebut dan bahkan mungkin sebagian besar masih sangat asing dengan istilah rating utang. Masyarakat hanya memahami perubahan tersebut sebagai pertanda bahwa Indonesia semakin baik di mata internasional.

Wajar Meningkat
Rating atau peringkat utang suatu negara merupakan indikator yang melambangkan risiko negara tersebut di mata kreditor atau si pemberi utang. Secara garis besar, ada dua indikator utama penilaian risiko oleh lembaga pemeringkat, yaitu indikator risiko ekonomi (economic risk) dan risiko politik (political risk).

Resiko ekonomi terkait dengan kemampuan suatu negara untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang (capacity to pay). Sedangkan resiko politik terkait dengan kemauan pemerintahnya untuk terus taat membayar utang (willingness to pay).

Jika pekan lalu S&P meningkatkan rating Indonesia, itu berarti kreditor menilai pemerintah SBY-JK telah berhasil memperbaiki kedua indikator resiko tersebut, yaitu kapasitas (capacity) sekaligus kemauan (willingness) untuk membayar utang kepada kreditor.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia sangat wajar memperoleh perbaikan outlook rating dan bahkan cukup optimis dapat meningkat adalah benar adanya. Fakta memang menunjukkkan bahwa selama setahun terakhir, Indonesia telah berhasil memperbaiki kedua indikator tersebut.

Untuk indikator capacity to pay, yang tercermin pada neraca keuangan pemerintah (APBN), jelas menunjukkan adanya perbaikan selama setahun terakhir. Dari sisi penerimaan, pemerintah memperoleh tambahan anggaran yang cukup besar dari penerimaan Minyak Bumi dan Gas seiring melonjaknya harga minyak dunia.

Sedangkan pada sisi pengeluaran, pemerintah berhasil melakukan penghematan yang cukup signifikan. Beban subsidi BBM yang mencapai Rp 137 triliun, sebagian besar telah dipotong melalui kenaikan harga BBM yang sangat tinggi sebanyak dua kali selama tahun 2005.

Dengan tambahan penerimaan dan pemotongan subsidi tersebut, pemerintah pada tahun-tahun mendatang memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran kepada sektor lainnya, termasuk salah satunya untuk membayar utang. Ini berarti kapasitas APBN telah meningkat.

Untuk indikator willingness to pay, pengendali kebijakan ekonomi pemerintah saat ini merupakan para ahli yang dikenal cukup patuh kepada kreditor. Apalagi dengan berbagai sikap dan rencana kebijakan mereka akhir-akhir ini, nampak sekali mereka tetap ingin menjadikan Indonesia sebagai pembayar utang yang baik.

Penolakan pemotongan utang (debt cut) merupakan salah satu contohnya. Alasannya, Indonesia tidak masuk kategori Highly Indebted Poor Country (HIPC) dan tidak ikut program IMF.

Meski alasan tersebut sangat mengada-ada, namun kira-kira begitulah gambaran kepatuhan Tim Ekonomi kepada kreditor. Disebut mengada-ada karena Nigeria juga bukan anggota HIPC dan tidak ikut program IMF, tetapi berhasil memperoleh potongan utang sekitar 60%.

Dengan latar belakang dan pilihan kebijakan Tim Ekonomi pemerintah saat ini, sangat wajar jika kreditor menilai Indonesia sebagai negara yang nyaris tidak memiliki resiko willingness to pay.

Stakeholders lain Terbebani
Sampai titik ini, penghargaan patut dipersembahkan kepada pemerintah SBY-JK karena telah berhasil memenuhi harapan salah satu stakeholders negara Indonesia. Namun perlu diingat, kreditor bukanlah satu-satunya stakeholders. Masih ada stakeholders lain yang seharusnya lebih diutamakan yaitu rakyat dan kalangan industri.

Sudahkah harapan mereka dipenuhi? Jika kembali mengulas setahun ke belakang, ketika pemerintah mengklaim terjadi tekanan terhadap APBN, pemerintah memiliki banyak pilihan untuk mengatasinya.

Ada dua pos belanja yang paling besar dalam APBN saat itu yaitu belanja subsidi dan cicilan utang, yang keduanya mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Pos belanja subsidi terkait dengan kepentingan rakyat dan industri, sementara pos pembayaran cicilan utang terkait dengan kepentingan kreditor.

Tetapi lantaran arah kebijakan yang lebih mengutamakan capacity dan willingness untuk membayar utang, pemerintah akhirnya mengorbankan rakyat dan kalangan industri melalui pemotongan subsidi BBM. Sementara beban utang samasekali tidak pernah diupayakan untuk dikurangi. Malahan rakyat ditakut-takuti dengan berbagai macam argumen tentang resiko pengurangan cicilan utang.

Demikian juga pada fenomena pengurangan subsidi listrik yang menjadi pro-kontra belakangan ini. Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik jelas (TDL) dan keenggganan untuk menegosiasikan pemotongan utang merupakan indikasi bahwa pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan kreditor ketimbang rakyat dan kalangan industri.

Jika memang ketidakmampuan APBN yang menjadi alasan, kalangan industri dan rakyat harusnya tidak dibiarkan lagi menanggung beban. Sementara kreditor terus dimanja dan dibiarkan menikmati cicilan pokok dan bunga utang yang semakin tinggi.

Kebijakan adalah memilih. Tetapi pilihan terbaik tentu yang memenuhi harapan ketiga stakeholders utama negara Indonesia yaitu rakyat, kalangan industri dan kreditor. Jika harus mengorbankan rakyat dan kalangan industri untuk kepentingan kreditor, jelas itu adalah pilihan yang tidak bijak. Buat apa rating utang yang mentereng, tetapi rakyat dan kalangan industri semakin susah dengan kenaikan harga dan biaya.

Read More

Ketidakberdayaan

*Bisnis Indonesia, 11-12 Jul 2005 | Phone Nuryadin
PEMERINTAH dan Pertamina nyaris saja membuat blunder dengan berencana melakukan pembatasan pasokan BBM. Seandainya benar terjadi, entah bagaimana nasib Bajuri yang mencari makan dari menarik Bajaj. Atau nasib Ucup sang nelayan yang mengandalkan kapal motornya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Besar kemungkinan mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu lagi di SPBU hanya untuk mengantri BBM dan bahkan mungkin tidak sempat bekerja samasekali.

Untungnya, Presiden SBY telah mengeluarkan instruksi untuk terus meningkatkan suplai BBM. Harapan Bajuri dan Ucup tentunya, instruksi tersebut didengar dan mampu direalisasikan oleh bawahannya. Meski tidak menyelesaikan persoalan, paling tidak pemerintah tidak semakin menambah persoalan yang telah ada.

Blunder kebijakan memang sangat rawan terjadi ketika persoalan yang dihadapi telah membukit seperti sekarang ini. Pada sektor riil, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Pada sektor fiskal, pemerintah mengalami persoalan dengan cashflow yang semakin kritis. Sementara stabilitas makroekonomi yang selama ini dibanggakan, kini telah berguguran.

Yang juga perlu disadari adalah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini bukan lah persoalan baru yang hanya terjadi seminggu terakhir. Tetapi merupakan persoalan lama yang tak kunjung terselesaikan. Wajar jika akhirnya masyarakat mulai khawatir dan mempertanyakan kemampuan pemerintah mengelola kebijakan ekonomi nasional.

Kekhawatiran tersebut terutama tercermin pada indikator nilai rupiah yang terus terdepresiasi terhadap dolar AS. Memang benar bahwa terjadi peningkatan permintaan dolar dari perusahaan swasta dan Pertamina akhir-akhir ini. Tetapi depresiasi rupiah tidak akan sedrastis sekarang ini (10 persen), jika saja pemerintah menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan mengantisipasi persoalan yang ada.


Ketidakberdayaan Mengatisipasi
Perlu diingat, salah satu penyebab krisis ekonomi dan keuangan yang menimpa Indonesia beberapa waktu lalu adalah membludaknya utang swasta yang jatuh tempo pada tahun 1998. Nilai rupiah pada saat itu sempat anjlok mencapai level Rp 16 ribu per USD. Perusahaan swasta akhirnya banyak yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada kreditor.

Solusinya pada saat itu adalah memohon kepada kreditor untuk melakukan restrukturisasi utang, baik melalui Jakarta Initiative Task Force (JITF) maupun melalui negosiasi langsung antara debitor dengan kreditor (bilateral). Proses restrukturisasi tersebut berlangsung mulai tahun 1999 sampai 2001 dan pada umumnya debitor memperoleh waktu penundaan cicilan (grace period) antara 4 sampai 5 tahun.

Dampak kejadian historis tersebut sangatlah jelas. Permintaan dolar tahun ini dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sebab, sebagian besar waktu penundaan cicilan perusahaan swasta telah berakhir. Hanya yang disayangkan adalah kejadian tersebut gagal diidentifikasi dan diantisipasi oleh pemerintah pada saat ini.

Sama halnya dengan kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan permintaan dolar oleh Pertamina. Sejak awal tahun, harga minyak telah menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi. Banyak kalangan, baik di dalam maupun luar negeri, memprediksi harga minyak dunia akan terus meningkat beberapa bulan ke depan. Paling tidak, indikasi harga minyak yang akan melonjak tajam telah mampu dibaca pada saat itu.

Namun pemerintah lagi-lagi gagal mengidentifikasi dan mengelola informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan untuk mengantisipasi permintaan dolar yang tinggi dari Pertamina.

Sebulan terakhir, pemerintah baru memberikan reaksi dengan mewajibkan Pertamina untuk melakukan pembelian dolar kepada bank BUMN yang telah ditunjuk pemerintah yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Kebijakan tersebut bahkan ternyata kurang efektif karena kebutuhan dolar Pertamina yang relatif besar dan tak terduga.

Rupiah kembali liar!

Juga ketidakberdayaan menyelesaikan
Setelah pemerintah gagal mengantisipasi kenaikan permintaan dolar tahun ini, keadaan memang menjadi semakin rumit, tetapi bukan berarti tanpa solusi. Toh Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang cukup besar sekitar USD 36 miliar yang tersimpan di Bank Indonesia dan terus meningkat seiring dengan surplus neraca perdagangan. Instrumen suku bunga pun bahkan masih cukup leluasa untuk digunakan, meski terpaksa harus mengorbankan sedikit sisi ekonomi lainnya.

Sialnya, meski kedua instrumen tersebut telah digunakan, pergerakan rupiah tetap tak terkendali. Padahal ongkos penggunaan instrumen tersebut amatlah mahal. Sampai saat ini, suku bunga telah dinaikkan lebih dari 100 basis poin dari sejak awal tahun. Cadangan devisa yang telah digunakan diperkirakan telah lebih dari USD 3 miliar, termasuk dari penambahan surplus neraca perdagangan.

Biang masalahnya adalah sejak awal tahun 2005, Indonesia sangat miskin berita positif di bidang ekonomi. Publik pertama kali sangat kecewa terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi setelah melewati masa kerja 100 hari. Padahal ekspektasi publik saat itu amat tinggi, paling tidak ada beberapa langkah shock therapy yang bisa dilakukan. Namun faktanya, alih-alih shock therapy, rakyat yang justru harus shock karena tim ekonomi pemerintah sangat minim inisiatif, kecuali konsolidasi, mempelajari kebijakan dan sibuk melakukan rapat.

Demikian juga dengan kekecewaan publik terhadap kegagalan dan keengganan tim ekonomi untuk meminta moratorium utang terkait dengan bencana tsunami Aceh, kekecewaan terhadap kenaikan harga BBM yang tinggi, kekhawatiran akibat terlambatnya pengajuan dan pembahasan APBN-P kepada DPR dan munculnya potensi conflict of interest di dalam tubuh pemerintahan.

Sebaliknya, persoalan demi persoalan justru kemudian bermunculan. Pemerintah mengalami kesulitan cashflow yang cukup kritis. Hal tersebut terindikasi oleh hampir tidak adanya anggaran pembangunan yang telah dibelanjakan, yang telah berdampak pada kontribusi negatif belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dua kuartal terakhir. Ditambah dengan fakta seretnya pembayaran kewajiban subsidi kepada Pertamina.

Lalu persoalan kelangkaan BBM, ancaman kekurangan pasokan listrik, kasus busung lapar di berbagai daerah, peningkatan pengangguran juga kemudian silih berganti mengisi headline di media cetak maupun elektronik. Parahnya lagi, setiap persoalan tersebut sangat lambat ditindaklanjuti dan sebagian besar malah belum terselesaikan sampai saat ini. Wajar jika akhirnya muncul ketidakpercayaan publik, yang bermuara kepada KETIDAKBERDAYAAN rupiah. Upaya ekstra Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga dan mengucurkan dolar ke pasar seakan menjadi sia-sia.

***

Persoalan kelebihan permintaan dolar sepertinya masih mungkin bisa diatasi dengan berbagai instrumen moneter yang ada, tetapi persoalan persepsi terhadap ketidakberdayaan pemerintah mengelola kebijakan ekonomi relatif sulit dicarikan obatnya. Kecuali, Presiden SBY mau lebih keras “mencambuk” para menterinya.

KEBERDAYAAN tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelesaikan persoalan, tetapi juga kemampuan membaca dan mengantisipasinya. Faktanya saat ini, alih-alih mengantisipasi, menyelesaikan persoalan yang ada saja kurang mampu. Lalu apa bedanya pemerintah dengan Bajuri dan Ucup?

Read More

Optimisme di tengah kecemasan

Bisnis Indonesia, 3 Mei 05 | Phone Nuryadin
PEMERINTAH manapun pasti ingin dikatakan berhasil mensejahterakan rakyatnya. Jika perlu, keluh kesah masyarakat harus ditekan sesedikit mungkin. Keluh kesah cenderung hanya menjadi pertanda pemerintah gagal. Bisa-bisa pamor pemerintah anjlok dan tidak dipercaya lagi memimpin bangsa.

Tidak aneh jika dalam setiap kesempatan berbicara ke publik, pemerintah sangat suka menebar optimisme. Misalnya optimisme perbaikan ekonomi. Tidak hanya dilakukan oleh para menteri, tetapi juga sangat getol dikampanyekan para staf menteri.

Optimisme memang sesuatu yang wajar dan malah sangat dibenarkan oleh prinsip self fulfilling prophecy. Pemerintah yang optimis dapat memberi keyakinan kepada rakyatnya. Rakyat pun akan ikut-ikutan merasa lebih nyaman berbelanja, para pemodal juga akan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dampaknya, roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

Ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menebar optimisme ekonomi. Staf menteri yang paham makroekonomi tentu sudah hafal di luar kepala. Jumlahnya puluhan. Ada yang namanya leading indicators (indikator awal) seperti harga saham dan indeks keyakinan konsumen. Ada pula yang namanya coincident indicators (indikator yang bersamaan) seperti indeks produksi manufaktur, dan ada juga yang disebut lagging indicators (indikator pengikut) seperti posisi pinjaman industri dan komersial.

Yang mana yang dipilih, itu terserah siapa yang berkepentingan. Jika orangnya adalah staf menteri tadi, maka indikator yang dipilih pun pasti yang mendukung optimisme pemerintah. Pemilihannya pun cukup fleksibel, bisa berubah setiap waktu, bergantung perkembangan dari sejumlah indikator tersebut.

Di Indonesia, perubahan argumen seperti di atas benar terjadi. Dulu pada era pemerintahan Megawati, menteri ekonomi pemerintah sangat mengagungkan stabilitas finansial. Inflasi sangat rendah di bawah 6 persen, nilai tukar stabil pada level sekitar Rp 9.000/USD, Indeks Harga Saham terus mengalami peningkatan, serta suku bunga yang cukup rendah. Meskipun saat itu diakui bahwa perbaikan sektor riil masih jauh dari harapan, tetapi stabilitas finansial, katanya, merupakan sebuah landasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan tersebut, tetapi yang jelas, keyakinan yang sama juga dianut oleh Tim Ekonomi SBY. Beberapa waktu setelah dilantik, Tim Ekonomi bertekad melanjutkan stabilitas finansial seperti yang dilakukan pemerintah Megawati. Dalam satu dua bulan pertama, Tim Ekonomi pun merasa optimis dan bangga dengan masih terkendalinya sejumlah indikator finansial. Indeks harga saham bahkan naik melebihi 1.000. Kesan yang muncul adalah Tim Ekonomi berhasil.

Celakanya, selama sebulan terakhir, sejumlah indikator finansial mulai berguguran. Indeks harga saham pada akhir Maret terjun bebas sebesar 88 poin, suku bunga SBI pun naik menjadi 7,7 persen, nilai tukar anjlok menjadi 9.700 per USD dan inflasi tahunan telah mencapai 8,8 persen. Suatu level yang tak terduga sebelumnya.

Berbagai gejolak tersebut dituding oleh beberapa kalangan sebagai kelemahan manajemen ekonomi pemerintah. Kritik pun dilontarkan pada kebijakan pemerintah seperti keraguan dalam penerbitan obligasi, ketidakmampuan melakukan persuasi APBN ke DPR dalam kasus BBM, keterlambatan pengucuran dana kompensasi, ketidakmampuan meredam inflasi, dll

Tapi Tim Ekonomi tidak mau kalah. Katanya, gejolak finansial merupakan dampak dari koreksi pasar global dan internasional yang terjadi belakangan ini. Padahal harus dicatat, melemahnya rupiah telah terjadi sejak awal pemerintahan. Pada saat pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu, nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.075/USD, kemudian melemah secara persisten dan beberapa hari lalu telah mencapai Rp 9.744/USD. Persentase depresiasi tersebut bahkan merupakan rekor tertinggi dibandingkan dengan depresiasi rupiah pada dua pemerintahan sebelumnya.

Satu lagi, jika benar penyebabnya adalah faktor global, lalu mengapa nilai tukar negara-negara tetangga seperti Won Korea, Baht Thailand, dan Peso Philipina justru terus menguat? Seperti terlihat pada Grafik, rupiah selama enam bulan terakhir terus mengalami depresiasi, sementara mata uang Peso, Won dan Baht malah terus menguat. Tidak hanya itu, mata uang utama dunia seperti Yen dan Euro pun justru semakin menguat terhadap USD.



Kembali ke jenis indikator ekonomi, nilai tukar rupiah, harga saham dan suku bunga merupakan jenis leading indicators, yang merupakan indikasi awal dari pergerakan ekonomi. Pertanyaannya, apakah gejolak yang terjadi pada nilai tukar, harga saham dan suku bunga masih bisa membuat kita yakin bahwa ekonomi akan membaik?

Tim Ekonomi pemerintah pun cukup cerdik dengan merubah argumen agar tetap bisa optimis. Ketika indikator finansial tidak lagi dapat diandalkan, argumen kemudian dialihkan kepada indikator sektor riil. Optimisme akhirnya kembali ditebar dengan menyatakan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, konsumsi listrik dan penjualan sepeda motor yang juga terus meningkat. Meski pengalihan argumen tersebut terkesan lucu, namun tetap sahih sepanjang didukung oleh landasan fakta yang kuat.

Untuk dipahami, indikator sektor riil selama ini tidak terlalu banyak dapat dijadikan senjata oleh pemerintah untuk optimis. Persoalannya, PDB (Produk Domestik Bruto) terus tumbuh pada level yang rendah di bawah 5 persen.

Beruntung beberapa bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan revisi metodologi perhitungan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi terkesan lebih tinggi. Perubahan metode tersebut telah meng-upgrade pertumbuhan ekonomi antara 0,3-0,6 persen.

Untuk tahun 2001 misalnya, dengan menggunakan metode lama, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3,5 persen, namun dengan menggunakan metode baru, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,8 persen. Untuk tahun 2002, pertumbuhan ekonomi di-upgrade dari 3,7 menjadi 4,3 persen. Sedangkan untuk tahun 2003, pertumbuhan ekonomi di-upgrade dari 4,1 menjadi 4,5 persen.

Artinya, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada tahun 2004 sebenarnya setara dengan pertumbuhan sekitar 4,5 sampai 4,8 persen dengan menggunakan metode lama. Sebuah angka yang tidak pantas dijadikan dasar untuk optimis karena pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 yang mencapai 4,9 persen.

Perubahan indikator sektor riil lainnya pun tidak seoptimis yang dinyatakan Tim Ekonomi. Peningkatan konsumsi listrik sejak dua tahun lalu, sebagian terjadi karena adanya perubahan komposisi penggunaan energi pada sektor industri, lantaran melonjaknya harga solar. Setelah koreksi dilakukan, peningkatan konsumsi listrik sebenarnya tidak terlalu dramatis.

Peningkatan barang modal juga memang telah terjadi. Tetapi harus dicatat, jenis barang yang dikategorikan sebagai barang modal tidak semuanya digunakan untuk keperluan produksi. Sebagian besar impor tersebut terdiri dari impor mesin dan suku cadang mobil serta motor, yang masih dikategorikan sebagai barang modal. Padahal jenis barang tersebut jelas merupakan barang konsumsi, sehingga tidak mengindikasikan terjadi peningkatan aktivitas produksi.

Demikian juga halnya dengan peningkatan penjualan sepeda motor yang memang naik sangat tinggi karena kemudahan kredit penjualan mobil dan motor. Peningkatan kredit mobil dan motor terjadi karena sektor corporate masih bermasalah sehingga kredit bergeser ke sektor consumer. Sejumlah praktisi perbankan malah mulai mengindikasikan akan terjadinya peningkatan tingkat kredit macet di sektor consumer.

Singkatnya, optimis boleh saja, tetapi tidak serta merta membuat kita ceroboh memilih argumen dan salah mengidentifikasi persoalan. Gejolak finansial yang terjadi belakangan harus diakui merupakan salah satu indikasi makroekonomi yang sedang bermasalah. Terlalu naïf untuk tidak mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan manajemen ekonomi kita.

Read More

Daya Magis Stock Split

*| Phone Nuryadin

Selama tiga tahun terakhir, stock split banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tetapi banyak fenomena yang harus dipahami pelaku pasar dibalik tindakan tersebut.

Menurut teori keuangan tradisional, stock split hanyalah salah satu bentuk corporate action yang sifatnya kosmetik dan administratif. Berbeda dengan corporate action lainnya, tindakan tersebut tidak terkait sama sekali dengan kinerja dan cashflow, sehingga praktis tidak akan merubah kekayaan perusahaan. Ketika melakukan stock split, perusahaan sama saja dengan menerbitkan saham baru dan membagi-bagikannya kepada pemegang saham lama secara proporsional. Sederhananya, kertas yang ada di tangan si pemegang saham hanya akan bertambah banyak, tetapi nilai keseluruhannya tetap sama.

Misalnya suatu perusahaan, sebut saja PT. ABC, melakukan stock split 2:1 (two for one). Sebelum split, harga pasar (market price) PT. ABC sebesar Rp 5 per lembar dengan jumlah lembar saham sebesar 100 lembar dan total nilai perusahaan adalah Rp 500 (Rp 5 x 100 lembar). Setelah split 2:1 dilakukan, jumlah saham akan meningkat menjadi 200 lembar. Tetapi karena tindakan tersebut tidak terkait dengan perubahan ekspektasi cashflow perusahaan, maka total nilai perusahaan akan tetap sama yaitu sebesar Rp 500. Akibatnya, harga saham teoritis akan turun menjadi setengah kali harga saham sebelum split yaitu Rp 250 per lembar.

Di BEJ, baik pada hari pengumuman maupun sehari setelah pengumuman split, terjadi abnormal return yang signifikan. Artinya, pelaku pasar cenderung bereaksi positif dengan melakukan aksi beli pada saham yang di-split. Padahal, seperti dijelaskan sebelumnya, stock split hanyalah cosmetic event yang tidak berpengaruh pada future cashflow perusahaan. Investor tidak rasional?

Ada beberapa penjelasan dibalik fenomena tersebut:

1. Saham yang di-split biasanya memiliki harga yang sudah terlalu tinggi. Pemecahan saham akan membuat harga saham lebih terjangkau, sehingga berpotensi meningkatkan likuiditas.
2. Tindakan split biasanya merupakan suatu signal dari emiten akan adanya peningkatan kinerja pada beberapa waktu ke depan.

Read More